BIDIK PERISTIWA JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memulai operasi evakuasi bertahap bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Iran sebagai tanggapan atas eskalasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin genting. Langkah ini diambil sebagai prioritas utama berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto demi menjamin keselamatan warga di zona konflik.

Pernyataan resmi evakuasi tersebut diumumkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tehran. "Pemerintah Indonesia memutuskan menyelenggarakan evakuasi bertahap bagi seluruh WNI di wilayah Iran," tulis pernyataan resmi KBRI yang dikutip pada hari Jumat (6/3).

Tantangan Jalur Darat, 32 WNI Gelombang Pertama Tembus 800 KM

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa penutupan ruang udara di wilayah konflik menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan evakuasi. Kondisi ini memaksa penggunaan jalur darat dari Tehran menuju Baku, Azerbaijan, sebagai rute paling memungkinkan.

"Ini sedang diatur jadwalnya karena ruang udara ditutup. Perjalanan darat ke Baku memakan waktu kurang lebih 10 jam. Perlu dihitung logistik dan kondisi kesehatan mereka, tidak bisa instan," ujar Sugiono saat ditemui di Istana Negara.

Hingga saat ini, sebanyak 32 WNI telah memulai perjalanan gelombang pertama, menempuh jarak 800 kilometer melalui perbatasan Astara. Sementara itu, WNI di negara kawasan Teluk seperti Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain dilaporkan belum ada yang mengajukan permintaan pemulangan.

Evakuasi Bersifat Sukarela, Tak Ada Paksaan

Pemerintah menekankan bahwa proses repatriasi ini dilakukan berdasarkan kesediaan masing-masing WNI. Menlu Sugiono menegaskan tidak akan memaksakan pemulangan bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal.

"Yang minta evakuasi kita evakuasi. Tidak mungkin orang yang tidak mau dipindahkan, kita pindahkan," tegasnya.

Saat ini, tercatat masih ada 329 WNI di Iran yang terus dipantau oleh pihak berwenang. KBRI Tehran juga telah menyiagakan layanan hotline 24 jam melalui nomor +98 902 466 8889 bagi warga yang menghadapi keadaan mendesak. Penumpukan dilakukan melalui koordinasi grup komunikasi resmi yang telah disiapkan.

939 WNI di Lebanon Belum Ada Rencana Evakuasi

Di sisi lain, terkait kondisi WNI di Lebanon yang berbatasan langsung dengan Israel, Kementerian Luar Negeri menyatakan belum ada rencana evakuasi bagi 939 WNI yang berada di sana. Mayoritas di antaranya merupakan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di bawah Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Sebagian besar merupakan personel TNI UNIFIL. Sampai saat ini belum ada rencana evakuasi di Lebanon," ujar Plt Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah.

Pemerintah menjelaskan bahwa pasukan TNI memiliki protokol keamanan sendiri yang diatur di bawah naungan PBB, meskipun demikian rencana kontingensi terus diperbarui secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan kemunduran situasi secara mendadak.(red)