Jakarta Selatan ( wartaSAP ) - Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa angin segar bagi perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selama ini, masih banyak warga yang merasa berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Namun, melalui pembaruan regulasi ini, negara menegaskan komitmennya dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip dasar yang diperkuat dalam KUHAP baru adalah bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil sejak tahap paling awal proses hukum.

1. Hak Didampingi Penasihat Hukum Sejak Awal Pemeriksaan

Salah satu penguatan paling signifikan dalam KUHAP baru adalah hak bagi setiap orang untuk didampingi penasihat hukum sejak awal proses pemeriksaan, bahkan sejak tahap pemanggilan atau klarifikasi oleh penyidik.

Ketentuan ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain itu, prinsip ini juga telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya, namun kini diperkuat secara lebih tegas dan implementatif dalam pembaruan KUHAP.

Artinya, masyarakat tidak lagi harus menghadapi pemeriksaan sendirian tanpa pemahaman hukum yang memadai.

2. Peran Penasihat Hukum Kini Lebih Aktif dan Substantif

Dalam praktik sebelumnya, penasihat hukum kerap kali hanya hadir secara formalitas tanpa dapat berperan aktif. Namun, dalam KUHAP baru, peran penasihat hukum diperluas menjadi lebih substantif.

Penasihat hukum kini memiliki kewenangan untuk:

# Memberikan pendampingan aktif selama pemeriksaan

# Mengingatkan penyidik apabila terjadi pelanggaran prosedur

# Memastikan hak-hak klien tidak diabaikan

Hal ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan terhadap hak tersangka/terlapor, sekaligus menciptakan keseimbangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

3. Hak Menolak dan Menghentikan Pemeriksaan Jika Terjadi Intimidasi

KUHAP baru juga memberikan ruang bagi penasihat hukum untuk mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran dalam proses pemeriksaan.

Jika ditemukan adanya:

# tekanan psikologis,

# intimidasi,

# paksaan,

# atau perlakuan yang melanggar hak asasi manusia,

maka penasihat hukum berhak untuk menolak bahkan meminta penghentian sementara proses pemeriksaan.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal seperti:

# due process of law (proses hukum yang adil),

# perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

# serta asas peradilan yang jujur dan adil (fair trial).

4. Dampak Positif bagi Masyarakat

Penguatan dalam KUHAP ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain:

# Mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan

# Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum

# Memberikan rasa aman saat berhadapan dengan aparat

# Memperkuat prinsip negara hukum (rechtstaat)

Dengan adanya pendampingan sejak awal, masyarakat tidak lagi berada dalam posisi yang rentan atau terintimidasi.

Edukasi Hukum untuk Masyarakat

Agar tidak salah langkah ketika berhadapan dengan hukum, masyarakat perlu memahami beberapa hal penting:

1. Jangan Datang Sendiri Jika Dipanggil Penyidik
Anda berhak didampingi penasihat hukum sejak awal. Jika tidak mampu, negara wajib menyediakan bantuan hukum gratis sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

2. Pahami Hak untuk Diam dan Tidak Dipaksa
Anda tidak boleh dipaksa memberikan keterangan di bawah tekanan. Semua keterangan harus diberikan secara bebas tanpa intimidasi.

3. Catat dan Dokumentasikan Proses Pemeriksaan
Jika memungkinkan, pastikan ada bukti atau catatan selama proses pemeriksaan berlangsung untuk menghindari penyimpangan.

4. Laporkan Jika Terjadi Pelanggaran
Apabila terjadi tindakan tidak profesional, masyarakat dapat melaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri atau lembaga pengawas lainnya.

Pembaruan KUHAP menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat tidak lagi harus merasa takut ketika berhadapan dengan hukum.

Dalam negara hukum, aparat bukan untuk ditakuti, melainkan untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Pesan pentingnya, pahami hak Anda, gunakan hak Anda, dan jangan ragu untuk mendapatkan pendampingan hukum sejak awal.

 

PENULIS: ( Singgih ) 

LBH CAKRAM Jakarta 

KANTOR HUKUM DHM & SEKUTU Jakarta