JAKARTA,12 MARET 2026 – Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin, purnawirawan Korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang pernah secara langsung mendampingi Prabowo Subianto pada masa jabatannya di kesatuan elit tersebut, mengeluarkan kritik tajam terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah saat ini dalam sebuah wawancara eksklusif. Beliau, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia dan pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Operasi Basarnas, tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap jarak yang semakin lebar antara konsep program dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Lahir di Cianjur pada 12 Juli 1957, mantan perwira tinggi ini mengakui bahwa program-program yang dirancang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki konsep yang kuat dan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Namun, menurut beliau, potensi tersebut belum terealisasi secara optimal akibat serangkaian masalah yang mendasar.

"Saya tidak menyangkal bahwa Presiden Prabowo memiliki niat yang tulus dan visi yang jelas untuk mengabdi kepada bangsa. Program-program yang disusun memang memiliki dasar yang baik, dengan tujuan untuk membawa Indonesia kemajuan. Namun, realitas yang saya saksikan langsung di berbagai daerah menunjukkan bahwa kita gagal dalam menerjemahkan konsep yang baik tersebut menjadi perubahan nyata bagi masyarakat," tegas Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin. Beliau juga menegaskan bahwa meskipun Presiden memiliki kepemimpinan yang kuat, kelemahan dalam eksekusi telah membuka ruang bagi elemen lawan politik untuk membangun narasi negatif yang, meskipun tidak sepenuhnya benar, tetap menemukan tempat di tengah masyarakat akibat ketidakpuasan yang muncul dari kegagalan implementasi.

Menurut narasumber ini, kesenjangan antara rancangan dan pelaksanaan bukan hanya masalah teknis, melainkan menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem pemerintahan. Beliau mengungkapkan bahwa banyak pihak di dalam jajaran pemerintah cenderung menutupi-nutupi kekurangan atau bahkan memanipulasi laporan yang disampaikan kepada Presiden, hanya untuk menunjukkan bahwa program berjalan dengan baik. Hal ini, katanya, menjadi hambatan utama dalam identifikasi dan penanganan masalah yang sebenarnya.

"Masalah utama bukan hanya pada koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, atau kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah di daerah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah budaya yang mengutamakan citra daripada kualitas hasil. Banyak pihak lebih fokus pada bagaimana membuat program terlihat baik di laporan daripada bagaimana menjamin bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan. Upaya untuk menyembunyikan realitas dan memanipulasi informasi kepada kepemimpinan adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan oleh rakyat," jelas beliau dengan tegas.

Beliau menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk menjalankan instruksi dengan integritas, bukan hanya sekadar mengikuti prosedur untuk memenuhi target laporan. Sebagai tokoh yang juga terlibat dalam dinamika politik dan pernah menjadi calon anggota DPR RI serta mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, ia mengkritik bahwa fokus pada presentasi semata telah membuat banyak program menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin juga mengajukan sejumlah kritik dan rekomendasi yang menyasar pada akar masalah yang ada:

1. Revisi Sistem Pelaporan yang Tidak Transparan

Menurutnya, sistem pelaporan saat ini mendorong praktik penyembunyian fakta dan manipulasi data. Perlu dilakukan reformasi menyeluruh agar laporan yang sampai kepada Presiden merupakan gambaran yang akurat dan objektif, bukan hasil penyajian yang dipoles hanya untuk menunjukkan performa yang baik. Beliau mengkritik bahwa banyak laporan hanya menyajikan angka-angka yang menguntungkan tanpa menjelaskan konteks atau tantangan yang dihadapi.

2. Penegakan Akuntabilitas yang Tegas

Ia menekankan perlunya adanya konsekuensi yang jelas bagi pihak-pihak yang terbukti menutupi kekurangan atau memanipulasi informasi. Tanpa adanya penegakan yang tegas, budaya tidak bertanggung jawab akan terus berlanjut dan menghambat kemajuan program. Beliau mengkritik bahwa hingga saat ini, masih jarang ditemui pejabat yang mendapatkan sanksi nyata akibat kegagalan dalam pelaksanaan tugas atau praktik penyelewengan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pengawas

Narasumber ini mengusulkan bahwa masyarakat harus diberi peran yang lebih besar dalam pemantauan pelaksanaan program, bukan hanya sebagai objek program. Partisipasi aktif masyarakat akan menjadi pengawas yang efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Ia mengkritik bahwa saat ini, saluran untuk masyarakat memberikan masukan atau mengajukan keluhan masih terbatas dan seringkali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai.

4. Simplifikasi Mekanisme Implementasi

Menurutnya, banyak program gagal karena mekanisme pelaksanaannya yang terlalu kompleks dan memungkinkan terjadinya penyelewengan serta keterlambatan. Perlu dilakukan simplifikasi prosedur agar fokus kembali pada tujuan utama program. Beliau menambahkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit tidak hanya menghambat pelaksanaan, namun juga meningkatkan potensi korupsi dan kolusi di berbagai tingkatan.

5. Peningkatan Kapasitas yang Sesungguhnya

Beliau mengkritik bahwa pelatihan yang dilakukan saat ini lebih banyak berfokus pada teori dan prosedur daripada pada kemampuan untuk menangani tantangan di lapangan. Perlu dilakukan pendekatan pelatihan yang lebih praktis dan berorientasi pada hasil. Ia juga menyoroti bahwa banyak pelatihan hanya bersifat formalitas belaka, tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap dampaknya pada kinerja petugas.

6. Keselarasan Tujuan Program dengan Kebutuhan Daerah

Mayjen Tatang Zaenudin mengkritik bahwa sebagian besar program dirancang secara sentralistik tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan khusus di setiap daerah. Hal ini menyebabkan banyak program tidak sesuai dengan konteks lokal dan akhirnya tidak memberikan manfaat yang optimal. Beliau menekankan bahwa perlu ada fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan implementasi program sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

7. Pengelolaan Anggaran yang Tidak Efisien

Ia mengungkapkan bahwa banyak anggaran yang dialokasikan untuk program pemerintah tidak digunakan secara efisien, bahkan sebagian besar terbuang sia-sia akibat kesalahan perencanaan dan pelaksanaan. Beliau mengkritik bahwa proses penganggaran seringkali tidak berdasarkan pada data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat, melainkan lebih didasarkan pada target kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu.

8. Kurangnya Sinergi Antar Instansi dan Tingkatan Pemerintah

Narasumber ini menegaskan bahwa perbedaan kepentingan dan kurangnya koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi salah satu penyebab utama kegagalan implementasi program. Ia mengkritik bahwa seringkali terjadi persaingan antar lembaga untuk mendapatkan anggaran dan pengakuan, padahal seharusnya mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

"Kita tidak bisa terus bersandar pada argumen bahwa konsep program baik namun implementasinya kurang. Jika hal ini terus berlanjut, maka niat baik dan visi yang dimiliki oleh Presiden akan sia-sia. Kita harus berani menghadapi realitas bahwa ada kelemahan yang serius dalam sistem kita, dan tidak boleh ada lagi upaya untuk menutupi atau memanipulasi informasi. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada Presiden, namun lebih utama kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih baik," pungkas Mayjen TNI (Purn.) Tatang Zaenudin dengan nada tegas.(red)