JAKARTA,11 MARET 2026 – Mayjen TNI (P) Tatang Zaenudin menegaskan secara tegas bahwa dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, Indonesia harus fokus pada mendorong peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai dewan perdamaian dunia yang sah. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan netralitas, Indonesia akan konsisten mengedepankan peran PBB sebagai forum resmi untuk penyelesaian konflik, sambil menghindari segala bentuk inisiatif individu yang berbahaya.

"INDONESIA HARUS DORONG PERAN PBB SEBAGAI DEWAN PERDAMAIAAN DUNIA"

"Tanpa ada keraguan, Indonesia harus aktif mendorong peran PBB sebagai dewan perdamaian dunia. Organisasi ini adalah satu-satunya mekanisme internasional yang memiliki mandat hukum dan legitimasi global untuk menjadi wadah resolusi konflik," jelas Mayjen Tatang dengan penekanan yang kuat.

Menurutnya, mendorong peran PBB adalah keharusan yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia. "Kita tidak dapat mengambil langkah atau mengajukan inisiatif secara individu. Setiap upaya yang dilakukan tanpa melalui mekanisme kolektif PBB berpotensi menciptakan persepsi yang salah terhadap posisi Indonesia. Hal ini tidak hanya dapat merusak hubungan diplomatik dengan berbagai negara, tetapi juga mengorbankan netralitas yang telah menjadi landasan kebijakan luar negeri bangsa selama ini."

Ia menegaskan bahwa seluruh kontribusi Indonesia terkait situasi Timur Tengah akan selalu berlandaskan pada keputusan bersama yang dihasilkan melalui proses demokratis di dalam PBB. "Kita akan aktif berpartisipasi dalam setiap diskusi di Dewan Keamanan dan Sidang Umum PBB, menyampaikan pandangan konstruktif berdasarkan prinsip hukum internasional. Setiap posisi yang kita kemukakan akan menjadi hasil koordinasi menyeluruh dengan mitra regional dan multilateral, bukan keputusan mandiri yang berisiko mengganggu posisi independen dan netral negara."

"MENDORONG PBB SEBAGAI DEWAN PERDAMAIAAN – SUARA INDONESIA BERADA DI FORUM YANG SESUAI"

Mayjen Tatang menegaskan bahwa mendorong peran PBB bukanlah bentuk sikap pasif atau tidak peduli. "Netralitas yang kita junjung dan komitmen untuk mengedepankan PBB bukanlah ketidakberanian. Sebaliknya, ini adalah cara yang tepat untuk memastikan bahwa suara Indonesia bersifat konstruktif dan berdampak, sekaligus menjaga kemandirian serta martabat bangsa," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia akan terus mengangkat isu-isu krusial seperti perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan pentingnya resolusi damai yang komprehensif – namun selalu melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam PBB. "Kita akan secara aktif mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan konsekuen dan terkoordinasi untuk menurunkan ketegangan di kawasan, serta mendukung penuh upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam organisasi tersebut."

Selain itu, dipertegas bahwa kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan anggota Global South lainnya juga akan dilakukan untuk memperkuat suara perdamaian di dalam PBB. "Kita akan membangun koalisi yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh PBB adil, seimbang, dan benar-benar berfokus pada kepentingan rakyat yang terkena dampak konflik – tanpa terikat pada kepentingan blok atau negara tertentu."

"PERKUAT KETAHANAN EKONOMI INTERNAL SEBAGAI PENUNJANG STRATEGIS"

Selain menekankan pentingnya mendorong peran PBB, Mayjen Tatang juga menyampaikan bahwa pemerintah harus fokus pada penguatan ketahanan ekonomi internal sebagai langkah persiapan yang rasional menghadapi dampak potensial dari ketidakstabilan global.

"Ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dapat memiliki dampak langsung pada fluktuasi harga komoditas strategis seperti energi dan pangan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ekonomi dalam negeri bukanlah bentuk isolasi, melainkan tanggung jawab kita untuk menjaga stabilitas nasional dan kemandirian ekonomi bangsa," katanya.

Ketahanan Energi: Diversifikasi Berbasis Potensi Nasional

"Negara harus mempercepat pengembangan sumber energi terbarukan seperti surya, angin, dan biomassa, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara menyeluruh. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, sambil tetap menjaga kerja sama energi yang konstruktif dengan negara-negara di seluruh dunia berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan rasa hormat saling."

Ketahanan Pangan: Swasembada dan Keberlanjutan

"Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna dan penguatan sistem pemasaran yang efisien harus menjadi fokus utama, disertai dengan pengelolaan stok pangan strategis yang dilakukan secara profesional. Indonesia akan tetap menjaga kerja sama perdagangan pangan dengan semua negara, tanpa menunjukkan preferensi khusus kepada salah satu pihak."

Stabilitas Keuangan dan Industri: Tangguh dan Terintegrasi

"Sistem keuangan nasional perlu terus diperkuat untuk meningkatkan daya tahan terhadap fluktuasi pasar global, sementara industri dalam negeri akan didorong untuk menjadi lebih mandiri namun tetap terbuka untuk kerja sama internasional yang berdasarkan prinsip kesetaraan dan kemandirian masing-masing negara."

"BANTUAN KEMANUSIAAN HARUS MELALUI MEKANISME PBB YANG NETRAL"

Mayjen Tatang menjelaskan bahwa setiap bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia harus selalu melalui mekanisme resmi PBB atau lembaga internasional yang memiliki mandat netral dan diakui secara luas. "Dengan melalui wadah yang tepat, kita memastikan bahwa bantuan yang diberikan bersifat objektif, tepat sasaran, dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk dukungan kepada salah satu negara dalam konflik," jelasnya.

"Indonesia harus terus konsisten mendorong peran PBB sebagai dewan perdamaian dunia yang sah, menghindari segala bentuk inisiatif individu yang berbahaya, dan tetap menjaga netralitas serta kemandirian sebagai negara non-blok. Ini adalah langkah yang sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa dan kepentingan nasional yang utama," pungkas Mayjen TNI (P) Tatang Zaenudin.(red)