By : KH Imaduddin Utsman Al Bantani.

Fenomena pameran artefak yang diklaim sebagai peninggalan Nabi Muhammad SAW di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bogor (2026), memicu antusiasme religius sekaligus perdebatan akademik. Ada pertanyaan dan tantangan dalam proses autentikasi benda sejarah yang telah berusia lebih dari 1.400 tahun. Apakah sertifikasi subjektif  mandiri oleh kolektor swasta bisa diterima dan apa metodologi yang mereka pakai.

Pameran artefak religi sering kali diposisikan sebagai sarana tabarruk (mencari berkah) dan edukasi. Namun, ketika benda-benda tersebut diberi label "asli" (bukan replika), muncul konsekuensi ilmiah dan hukum. Dalam disiplin arkeologi, sebuah benda tidak dapat dianggap autentik hanya berdasarkan narasi turun-temurun tanpa adanya bukti rantai kepemilikan  yang diverifikasi secara empiris.

Salah satu hambatan terbesar dalam memverifikasi artefak peninggalan Nabi adalah keengganan pengelola untuk melakukan uji laboratorium destruktif, seperti Radiocarbon Dating (C-14). Banyak artefak yang dipamerkan berupa rambut atau kain. Tanpa uji karbon, mustahil menentukan apakah serat organik tersebut berasal dari abad ke-7 Masehi atau periode setelahnya. Sering ditemukan artefak dengan gaya metalurgi atau tekstil yang secara teknologi baru muncul pada era Dinasti Utsmaniyah (abad ke-13 ke atas), namun diklaim sebagai milik pribadi Nabi dari abad ke-7.

Sebagian besar koleksi yang dipamerkan di Indonesia merujuk pada sertifikat dari yayasan di Malaysia atau kolektor pribadi. Secara akademik, sertifikat ini sering kali bersifat "pernyataan kepemilikan" dan bukan "hasil uji autentikasi" dari lembaga arkeologi internasional seperti UNESCO atau museum negara yang otoritatif seperti Museum Topkapi.
Tanpa adanya sanad (mata rantai) yang jelas dari abad ke-7 hingga saat ini, klaim keaslian berada dalam posisi yang lemah secara historis.

Penyajian benda sejarah kepada publik dengan label "Asli" tanpa bukti ilmiah yang kuat dapat dikategorikan sebagai disinformasi.  Pengaburan batas antara "replika untuk edukasi" dan "artefak asli" dapat mencederai literasi sejarah masyarakat dan dapat jatuh ke pembodohan publik.

Pemanfaatan sentimen iman untuk menarik massa (atau keuntungan finansial) tanpa akurasi data merupakan pelanggaran etika dalam pengelolaan museum dan pameran.

Negara dan otoritas keagamaan seperti MUI serta Direktorat Jenderal Kebudayaan harus hadir untuk melakukan standardisasi terhadap pameran artefak religi. Perlu ada kewajiban bagi penyelenggara untuk menyertakan hasil uji laboratorium independen jika ingin menggunakan label "Asli". Tanpa verifikasi ilmiah, pameran tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pameran seni budaya atau replika edukatif guna menghindari penyesatan sejarah bagi generasi mendatang.

Untuk kasus di Bogor, MUI Kabupaten Bogor mempunyai kewajiban untuk segera meminta klarifikasi penyelenggara pameran demi menjaga umat Islam di Bogor agar tidak terjerembab ke dalam pemanfaatan ghirah keislaman oleh segelintir orang untuk kepentingan finansial, sosial dan politik. Sekian.

Penulis  Imaduddin Utsman Al-Bantani