Mualem Minta Pemerintah Pusat Tidak Dilakukan Dengan Fasilitas FOS
Pemerintah Aceh secara tegas meminta Pemerintah Pusat untuk tidak menyetujui rencana pengembangan lapangan gas raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman menggunakan fasilitas terapung di laut atau Floating Offshore Structure (FOS). Aceh mendesak agar seluruh hasil produksi gas alam tersebut dialirkan dan diproses di darat guna memberikan efek domino ekonomi yang riil bagi masyarakat Serambi Mekkah.
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal, mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, telah melayangkan sikap resmi ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mualem tidak ingin Aceh hanya menjadi penonton di tengah potensi kekayaan alamnya yang melimpah.
"Pak Gubernur menyampaikan agar Aceh jangan hanya menjadi penonton saat adanya temuan gas raksasa di wilayah Aceh. Permintaan utamanya adalah pengolahan gas tidak dilakukan menggunakan fasilitas terapung di laut (FOS/FPSO), melainkan harus dibawa ke darat," ujar Nasri Djalal kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis, 4 Juni 2026.
Desak Optimalisasi Fasilitas Darat KEK Arun
Penolakan terhadap skema FOS ini bukan tanpa alasan. Pemerintah Aceh menilai, infrastruktur eksisting yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Aceh Utara—termasuk fasilitas kilang bekas PT Arun NGL—sangat mumpuni dan siap dialihfungsikan sebagai Onshore Processing Facility (OPF) maupun Onshore Receiving Facility (ORF).
Mualem memandang, mengintegrasikan proyek South Andaman yang dikelola oleh Mubadala Energy ke daratan KEK Arun akan melahirkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Selain menghidupkan kembali kejayaan industri migas lokal, skema darat ini dipercaya mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar dan memicu pertumbuhan pusat ekonomi baru di wilayah pesisir utara Aceh.
Sebaliknya, jika menggunakan skema kilang terapung FOS di tengah laut, gas dikhawatirkan akan langsung dikapalkan ke luar daerah atau diekspor tanpa memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah penghasil.
