WARTALINTASBATAS.MY.ID,, SUMATERA UTARA Pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) belakangan menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai proyek pembangunan tersebut perlu disertai transparansi yang jelas, khususnya terkait sumber pendanaan serta tata kelola pelaksanaannya.

Perhatian publik muncul seiring berkembangnya berbagai informasi mengenai proses pembangunan yang disebut menggunakan anggaran daerah. Dalam konteks tersebut, sejumlah pengamat menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi hal penting agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda menyampaikan bahwa pembangunan gedung institusi penegak hukum pada dasarnya merupakan langkah positif dalam memperkuat sarana dan prasarana penegakan hukum. Namun, menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan proyek harus tetap mengacu pada prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Ia menilai, keterbukaan terkait sumber pendanaan proyek sangat penting untuk memastikan kebijakan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan daerah. Terlebih lagi, saat ini pemerintah juga tengah mendorong efisiensi belanja negara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Selain itu, pengelolaan proyek pembangunan pemerintah juga harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip transparansi, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.

Sejumlah kalangan juga menilai pentingnya keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Transparansi dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pemerintah, terlebih pada proyek yang berkaitan dengan institusi penegak hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait yang dikonfirmasi wartawan mengenai pembangunan Gedung Kejati Sumut tersebut belum memberikan tanggapan resmi. (WLB/ TIM)