WFH :Siapa Untung Siapa Buntung?

WFH: Siapa Untung, Siapa Buntung? Wacana kebijakan Work From Home (WFH) kembali menguat di tengah perubahan pola kerja pascapandemi. Pemerintah dan perusahaan mulai mempertimbangkan opsi ini bukan lagi sebagai solusi darurat, melainkan sebagai strategi jangka panjang. Namun, di balik fleksibilitas yang ditawarkan, muncul pertanyaan mendasar: siapa sebenarnya yang diuntungkan, dan siapa yang justru dirugikan? Di satu sisi, WFH menjadi angin segar bagi pekerja sektor formal berbasis digital. Karyawan di bidang teknologi, pemasaran digital, hingga administrasi merasakan efisiensi waktu dan biaya. Tidak ada lagi perjalanan panjang yang melelahkan, tidak ada kemacetan yang menguras energi. Produktivitas, dalam banyak kasus, justru meningkat karena pekerja dapat mengatur ritme kerja yang lebih personal. Bagi mereka yang tinggal di kota besar seperti Jakarta atau bahkan di wilayah penyangga seperti Yogyakarta, WFH berarti penghematan nyata—baik finansial maupun psikologis. Perusahaan pun tidak sedikit yang diuntungkan. Biaya operasional seperti listrik, sewa kantor, hingga fasilitas karyawan dapat ditekan. Bahkan, beberapa perusahaan global seperti Twitter (kini dikenal sebagai X Corp.) pernah membuka opsi kerja jarak jauh permanen sebagai bagian dari efisiensi dan transformasi budaya kerja. Namun, cerita ini tidak sepenuhnya manis. WFH secara tidak langsung menciptakan jurang baru antara mereka yang bisa bekerja dari rumah dan mereka yang tidak. Pekerja sektor informal, buruh pabrik, tenaga lapangan, hingga pelaku UMKM berbasis fisik justru berada di posisi rentan. Ketika mobilitas masyarakat menurun, daya beli ikut melemah. Warung makan di sekitar perkantoran kehilangan pelanggan, ojek pangkalan sepi penumpang, hingga jasa kebersihan dan keamanan mengalami pengurangan jam kerja. Di sinilah paradoks WFH muncul. Kebijakan yang menguntungkan sebagian kelompok, justru menjadi tekanan bagi kelompok lain. Selain itu, tidak semua pekerja WFH benar-benar “bekerja dengan nyaman”. Batas antara ruang kerja dan ruang pribadi menjadi kabur. Banyak karyawan mengaku jam kerja menjadi lebih panjang, tekanan meningkat, dan interaksi sosial berkurang drastis. Rasa kesepian dan burnout menjadi isu baru yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah berada di posisi dilematis. Di satu sisi, WFH dapat mengurangi kemacetan, polusi, dan beban infrastruktur kota. Di sisi lain, roda ekonomi sektor informal harus tetap berputar. Kebijakan yang terlalu condong pada WFH tanpa strategi pendamping berisiko memperlebar ketimpangan ekonomi. Maka, alih-alih mempertanyakan apakah WFH harus diterapkan atau tidak, pertanyaan yang lebih relevan adalah: bagaimana merancang kebijakan WFH yang adil? Jawabannya mungkin terletak pada pendekatan hibrida menggabungkan kerja dari kantor dan dari rumah secara proporsional. Model ini memberi ruang bagi efisiensi tanpa mematikan aktivitas ekonomi di sekitar pusat kerja. Di saat yang sama, pemerintah perlu mendorong transformasi digital bagi pelaku UMKM agar mereka tidak tertinggal dalam ekosistem baru ini. WFH bukan sekadar soal lokasi kerja. Ia adalah refleksi perubahan zaman—tentang bagaimana manusia bekerja, berinteraksi, dan bertahan dalam dinamika ekonomi modern. Dan seperti setiap perubahan besar lainnya, selalu ada yang diuntungkan. Tapi, tak sedikit pula yang harus berjuang agar tidak menjadi korban. JIM+AI